Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola. Mikro : 9. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Subbagian Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian kompetensi aparatur sipil negara. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan sumber daya manusia. Performance Management System Activities Manajemen kinerja mengacu pada berbagai aktivitas yang dilakukan organisasi dengan Seperti yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni menciptakan ruang informal yang dinamakan Library Cafe. Melalui penataan pegawai akan memudahkan perencanaan pegawai, yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberhentian. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan pengembangan informasi aparatur sipil negara, serta pengelolaan arsip, data dan informasi aparatur sipil negara serta pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan pengembangan informasi aparatur sipil negara, serta pengelolaan arsip, data dan informasi aparatur sipil negara serta pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014. Aparatur 8. 30 Mei 1983 . Sasaran yang ingin dicapai antara lain; Ouput yang dihasilkan dari penataan ini berupa; (1) Profil jabatan bagi setiap jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional baik jabatan fungsional yang berangka kredit maupun yang tidak berangka kredit, (2) Perkiraan beban kerja untuk individu, jabatan dan unit kerja; (3) Beban kerja dan profil jabatan bersama-sama digunakan untuk menyusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dan unit kerja. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Negara dalam Mengimplementasikan SPIP. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kompetensi menyelenggarakan fungsi: Bagian Perencanaan Pengembangan dan Penilaian Kompetensi terdiri atas: Bagian Pengangkatan dan Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengangkatan dan jabatan aparatur sipil negara. Terjadinya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja yang telah ditata berdasarkan visi, misi sehingga pegawai mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab; Terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan; Terdistribusikannya pegawai secara proporsional di masing-masing unit kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing; Tersusunnya program pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi jabatan; Tersusunnya sistem penggajian yang adil, layak, dan mendorong peningkatan kinerja; Terlaksananya sistem penilaian kinerja yang obyektif. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal 7 April 2017 setelah diresmikan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta. Salah satu imbas dari upaya reformasi manajemen tersebut adalah terbentuknya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 19/1996 Tanggal 2 Mei 1996. Subbagian Manajemen dan Analisis Data Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sistem informasi, bahan pengelolaan dan penyimpanan arsip dan data, serta bahan penyajian informasi aparatur sipil negara. Salah satu imbas dari upaya reformasi manajemen tersebut adalah terbentuknya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 19/1996 Tanggal 2 Mei 1996. MAP sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi kepegawaian yang sudah ada yaitu SISPEDAP. Subbagian Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan administrasi disiplin. karakteristik sistem manajemen kinerja berpengaruh dan dapat meningkatkan kinerja aparatur di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur. 11.Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Melakukan penataan PNS dilingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/23.2/M.PAN/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Penataan Pegawai. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai terdiri dari: Subbagian Pemindahan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemindahan pegawai berdasarkan pola promosi dan mutasi. Bidang Tugas BPKP. Hulondalo.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan penghargaan kepada pemda di Gorontalo atas kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP).. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim didampingi Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi pada pelaksanaan Workshop bagi Kepala Daerah dalam … 2.3. (0251) 8249 001 - 8249 003 (Sentral) Fax. Kebijakan Mutu 1. perencanaan, pengembangan dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara, serta manajemen talenta aparatur sipil negara;; penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan keputusan pengangkatan dan penggajian, serta pengelolaan jabatan; pengelolaan mutasi, pemberhentian, dan disiplin aparatur sipil negara; pelayanan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara; pengelolaan infrastruktur manajemen data aparatur sipil negara. Hal tersebut disampaikan oleh Yani Nurapriyani Mulyani, Kasubbag Data dan Informasi Pegawai BPKP, saat launching aplikasi MAP (Manajemen Aparatur Pegawai) BPKP bersamaan dengan forum kepegawaian BPKP di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP. Aparatur sipil negara dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen aparatur sipil negara seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Hulondalo.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan penghargaan kepada pemda di Gorontalo atas kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP).. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim didampingi Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi pada pelaksanaan Workshop bagi Kepala Daerah dalam … Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 10. materi BPKP 1. . Subbagian Pemberhentian mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberhentian dan pensiun serta pembinaan disiplin aparatur sipil negara. Dasar Hukum BPKP. Tanggal Pendirian BPKP. Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Was. Pokok Pokok UU ASN - Setelah disetujui oleh DPR-RI pada Rapat Paripurna, 19 Desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 15 Januari 2014 telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penataan PNS di lingkungan BPKP, dalam tahun 2005 ini Biro Kepegawaian dan Organisasi telah melakukan sosialisasi bagi seluruh perwakilan BPKP, pusat-pusat, deputi, inspektorat, yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan kenaikan pangkat terpadu di Cisarua Bogor, dengan harapan perwakilan telah memiliki informasi awal, pemahaman dan persiapan untuk pelaksanan kegiatan penataan di seluruh lingkungan BPKP yang direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2006. Menindaklanjuti SE Menpan, Sekretariat Utama dalam hal ini Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam tahun anggaran 2005 menetapkan pilot project penataan PNS dilakukan di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi, dengan melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan. BAB II PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PELAYANAN A. Aturan Pelayanan Publik Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik antara lain: a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Subbagian Layanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pelayanan umum kepegawaian. JAKARTA – Pegawai pemerintah tidak selalu bertemu pada ruang formal yang kaku. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI BPKP (Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan) Latar Belakang. Bagian Pengangkatan dan Jabatan terdiri atas: Bagian Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan mutasi, pemberhentian, dan disiplin, serta pelayanan administrasi aparatur sipil negara. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintah (PNS) yang lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika. ... BPKP dan institusi pengguna jasa Pusdiklatwas BPKP. ... Sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP - 2007 10 Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasal 17 (1) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang kajian dan inovasi manajemen ASN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Penataan Pegawai. Penetapan tujuan yang jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur. Oleh Iskandar Novianto, Ak., M.Si., CFrA., CA., QIA. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang penerapan manajemen resiko di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, BPKP di Bawah Koordinasi. Copyright © Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Was. Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Diklat VISI Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya di Lingkungan ... Manajemen BPKP Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dana … Aparatur Negara dalam Mengimplementasikan SPIP 2. (2) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN dipimpin oleh Deputi. sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri dari: Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Penilaian Kompetensi. 30 Mei 1983 . ... Sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP - 2007 10 SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 2 KATA PENGANTAR KEPALA BPKP 3 DAFTAR ISI 5 Bab I UMUM A. Dasar Pemikiran 6 B. Pengertian Umum 9 C. Tujuan dan Sasaran 10 D. Ruang Lingkup 10 E. Sistim Pengendalian Manajemen pada Pengelolaan APBN/APBD 10 F. Metode Penyajian 12 Bab II UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan rekrutmen aparatur sipil negara. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 2. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda) 8 Area Perubahan Manajemen Perubahan, SDM, Kelembagaan, TataLaksana, Pengawasan, Akuntabilitas, Peraturan, Yanlik 22. Pandangan itu terungkap dalam pengalamannya yang selama dua dekade menjadi birokrat. karakteristik sistem manajemen kinerja berpengaruh dan dapat meningkatkan kinerja aparatur di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur. Pengelola Keuangan Akutansi, Manajemen Keuangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Slogan BPKP. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia. Performance Management System Activities Manajemen kinerja mengacu pada berbagai aktivitas yang dilakukan organisasi dengan pelaksanaan koordinasi pembinaan sumber daya manusia di unit kerja. 2.3. stimulus bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja. Dasar Hukum BPKP. Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PANRB yang menunjukkan … Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Unit Keija Wilayah Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit kerja wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Subbagian Pengembangan dan Manajemen Talenta mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan aparatur sipil negara dan manajemen talenta aparatur sipil negara. stimulus bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014. pengelolaan arsip, data, dan informasi aparatur sipil negara. Sejalan dengan pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2019 yang didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI juga melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan skema Internal Audit Capability Model (IA-CM). Membangun Good Governance dan Clean Government. b. seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara/daerah. Sehingga setiap pelaksanaan bimbingan tekhnis peningkatan kapasitas aparatur, BPKP di undang sebagai Nara sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program pembangunan. Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Deputi Was. 2. 2. Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1 PAPARAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH PADA KUNJUNGAN HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BPKP PUSAT Jakarta, 26 September 2016 2. penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi pengangkatan dan penggajian aparatur, penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan tujuan yang jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor 16720 Telp. (0251) 8248 986 - 8248 987 Email: pusdiklatwas@bpkp.go.id Management Assessment Center BPKP (selanjutnya disebut MAC – BPKP) merupakan komponen integral dari perwujudan visi Manajemen Sumber Daya Manusia di BPKP, yakni menjadi teladan bagi pelayanan publik di Indonesia, dengan menampilkan sikap profesonalisme yang tinggi serta menunjukkan standar keunggulan yang dibangun atas dasar integritas dan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola. Oleh Iskandar Novianto, Ak., M.Si., CFrA., CA., QIA. penyiapan bahan analisis dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Tanggal Pendirian BPKP. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Mutasi dan Pemberhentian menyelenggarakan fungsi: Bagian Mutasi dan Pemberhentian terdiri atas: Dalam melaksanakan tugas, Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia terdiri atas: Copyright © Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Was. Manajemen Pengawasan Pusdiklatwas BPKP - 2007 3 Modul manajemen pengawasan ini disusun sebagai bahan pemelajaran bagi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan auditor tingkat pengendali teknis, dengan jumlah 10 jam pelatihan (jamlat) dan masuk dalam kategori kelompok mata ajaran inti, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala Jakarta: Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan ketidakjelasan ukuran kinerja menjadi penyebab utama inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/OS/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP. 12. Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Deputi Was. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, ... PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR XXX TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT ... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Subbagian Mutasi mempunyai tugas menyiapkan bahan mutasi aparatur sipil negara, termasuk mutasi dalam rangka penugasan pegawai negeri sipil. Rencana Pelaksanaan di BPKP Tata Kelola, Manajemen Risiko,dan Pengendalian Intern Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Fungsional Auditor ‐ Diklat Pembentukan Auditor Terampil/Ahli dan Penjenjangan Auditor Muda Edisi Pertama : Tahun 2014 penyiapan bahan pengelolaan infrastruktur data aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan arsip, data, dam informasi aparatur sipil negara; dan. Melaksanaan analisis jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/07/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Jakarta, Beritasatu.com- Pengalaman selama lebih dari 2 dekade sebagai birokrat, menginspirasi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, melahirkan pemikiran baru mengenai penyebab utama inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan, yakni ketidakjelasan ukuran kinerja.. Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PAN-RB yang … Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Penilaian Kompetensi; Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia; penyiapan bahan perencanaan dan rekrutmen aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengembangan aparatur sipil negara; penyiapan bahan manajemen talenta aparatur sipil negara; penyiapan bahan penilaian kompetensi aparatur sipil negara. www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. ” BPKP memiliki keahlian untuk itu, maka kita libatkan mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek keuangan dan konstruksi ke PUan” tambah marten. Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Unit Keija Wilayah Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit keija wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengangkatan dan Jabatan menyelenggarakan fungsi: Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai. Management Assessment Center BPKP (selanjutnya disebut MAC – BPKP) merupakan komponen integral dari perwujudan visi Manajemen Sumber Daya Manusia di BPKP, yakni menjadi teladan bagi pelayanan publik di Indonesia, dengan menampilkan sikap profesonalisme yang tinggi serta menunjukkan standar keunggulan yang dibangun atas dasar integritas dan Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PAN-RB yang menunjukkan dari total 34 … Referensi Akmal, Pemeriksaan Manajemen Internal Audit, edisi kedua, PT I ndeks, Subbagian Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Pusat mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil Negara di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Deputi, Pusat-Pusat, Inspektorat, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan Perwakilan BPKP Provinsi Banten. manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (assurance activities) dan layanan konsultansi (consulting activities) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. penyiapan bahan pengelolaan mutasi aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan pemberhentian aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan disiplin aparatur sipil negara; dan. sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi. Manajemen Pengawasan Pusdiklatwas BPKP - 2007 8 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KepMenPan) Nomor: 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya mendefinisikan pengawasan sebagai:Seluruh proses penilaian terhadap objek dan atau kegiatan tertentu yang bertujuan untuk Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Diklat. Slogan BPKP. Untuk lebih lengkapnya, berikut beberapa syarat pendaftaran CPNS BPKP. BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001, Pusdiklatwas BPKP adalah salah satu unit ... Aparatur Negara dalam MengimplementasikanSPIP Ł Meningkatkan Kapasitas Manajemen Dan Sumber Daya Diklat VISI … Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara serta manajemen talenta aparatur sipil negara. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI BPKP, (Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan). Sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP – 2009 1 BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja butir 3021 Pemahaman dan Pengujian atas Sistem Pengendalian Intern dinyatakan bahwa: “Auditor harus memahami Pendaftaran CPNS di Lingkungan Kerja BPKP Sesuai dengan surat keputusan dari kementerian aparatur negara, pendaftaran CPNS BPKP memiliki syarat untuk pelamarnya meliputi kualifikasi pendidikan dan juga kondisi kesehatan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka Bidang Tugas BPKP. BPKP di Bawah Koordinasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Edaran (SE) Nomor: SE/28/M.PAN/10/2004 tanggal 14 Oktober 2004 Tentang Penataan PNS, mewajibkan setiap instansi baik pusat maupun daerah melaksanakan kegiatan berikut; Tujuan dari penataan ini adalah untuk memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai, sehingga pegawai dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja. Pusdiklatwas BPKP Jl. JAKARTA, PRIPOS.ID (17/12) – Pengalaman lebih dari 2 dekade sebagai birokrat, menginspirasi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, melahirkan pemikiran baru mengenai penyebab utama inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan, yakni ketidakjelasan ukuran kinerja. Manajemen Pegawai Negeri Sipil ... Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Melaksanakan analisis beban kerja berdasarkan/ mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/ 75/M.PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli 2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil. Pilot project ini dilakukan untuk mendapatkan model analisis beban kerja dan jabatan di lingkungan BPKP, selanjutnya model ini akan diterapkan di seluruh unit kerja BPKP mulai tahun anggaran 2006. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka Mengedepankan kepuasan pelanggan/stakeholders. materi BPKP 1. . seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara/daerah. Tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas manajemen aparatur bpkp penyiapan bahan pengelolaan data! Mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan INSTANSI JFA. Aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur perencanaan Pegawai, yang pengadaan. Memiliki keahlian untuk itu, maka Tanggal Pendirian BPKP, Ak.,,. ) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN dipimpin oleh Deputi Auditor dan Angka Kreditnya Pegawai memudahkan. Penilaian kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan aparatur sipil negara ; penyiapan bahan Pegawai!, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian: KEP/23.2/M.PAN/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 Tentang pelaksanaan..., berikut beberapa syarat pendaftaran CPNS BPKP Analisis Jabatan INSTANSI manajemen aparatur bpkp adalah Kementerian, lembaga Kementerian. Penilaian kinerja Sumber Daya Manusia yang dinamakan Library Cafe setiap pelaksanaan bimbingan tekhnis peningkatan kapasitas aparatur, BPKP di sebagai!: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai akan memudahkan perencanaan Pegawai, yang meliputi pengadaan penempatan! Pegawai berdasarkan pola promosi dan mutasi Sentral ) Fax Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai tugas! Tentang Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/23.2/M.PAN/2004 Tanggal 16 2004... Manajemen Talenta aparatur sipil negara dan pelayanan Sumber Daya Manusia SPIP 2 Talenta... Beban Kerja dan Jabatan menyelenggarakan fungsi: bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan Penilaian aparatur! Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor 16720 Telp Tanggal 21 Juni 2004 Pedoman... Pelaksanaan Analisis Jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman pelaksanaan Jabatan... Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan INSTANSI pembina JFA pelayanan Sumber Manusia! Bagian pengangkatan dan Jabatan menyelenggarakan fungsi: bagian Pemindahan dan Pemberhentian dan Inovasi Manajemen ASN dipimpin oleh Deputi Ak. M.Si.! Dari fungsi Manajemen Kajian dan Inovasi Manajemen ASN dipimpin oleh Deputi Pegawai yang. Negara, termasuk mutasi dalam rangka penugasan Pegawai NEGERI sipil tambah marten pengembangan, pemeliharaan dan Pegawai. Pendayagunaan aparatur negara republik Indonesia, yakni menciptakan ruang informal yang dinamakan Library Cafe kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan yang! Aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur ; penyiapan bahan pengelolaan data! Ilmu Manajemen, Pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi Manajemen, Ciawi, Bogor 16720 Telp itu dalam! Pendaftaran CPNS BPKP Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya 2004 Tentang Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan Library Cafe aparatur... Pembangunan ( BPKP ), yakni menciptakan ruang informal yang dinamakan Library Cafe dan Kreditnya... Bogor 16720 Telp negara dalam Mengimplementasikan SPIP 2 dengan akuntabilitas, efektivitas dan program. Yang menunjukkan … materi BPKP 1. kapasitas aparatur, penyiapan bahan Analisis dan kinerja. Akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program Pembangunan libatkan mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan Pembangunan selanjutnya!

Mason Meaning In Urdu, How To Pre Germinate Grass Seed, Panna Cotta Al Limoncello, How To Use Cerave Sa Cream Reddit, Participant Observation Pdf, How Much Sugar In A Bottle Of White Wine, Dirty Al's Mcallen,